Perizinan TDP Tanda Daftar Perusahaan


Contoh TDP

contoh tdp, tdp jakarta, pengurusan tdp, urus tdp, pembuatan tdp, mutasi tdp

Dasar Hukum TDP

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/2007tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan juncto Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan

Pengertian TDP

Berdasarkan UU 3/1982 tentang Daftar Perusahaan, Daftar Perusahaan TDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. 

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. 

Pada prinsipnya Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Keterangan itu dapat meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan.

Perlunya Daftar Perusahaan adalah untuk menjamin kepastian berusaha. Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan, berhak untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan. Petikan resmi itu dapat diperoleh dari kantor pendaftaran perusahaan.

Siapa Saja Yang Wajib membuat TDP

Berdasarkan pengertian diatas, maka setiap perusahaan wajib memiliki TDP.

Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas adalah berbentuk:

  1. Badan Hukum, termasuk di dalamnya Koperasi;
  2. Persekutuan;
  3. Perorangan;
  4. Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, dan c.

Dengan demikian yang wajib memiliki TDP adalah Perseroan Terbatas PT, Koperasi, Persekutuan Komanditer CV, Firma Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan

 

Pengecualian Memiliki TDP

Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/2007tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan juncto Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan, memberikan pengeculian kepada perusahaan untuk tidak memiliki TDP, yaitu usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba. Dengan demikian Yayasan dan Perkumpulan tidak wajib memiliki TDP.

Dalam Permendag tersebut, Daftar Usaha atau Kegiatan yang bergerak di luar bidang Perekonomian adalah:  

1. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :

  1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
  2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
  3. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  4. Jasa Sekolah Menengah;
  5. Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/ Sekolah Tinggi, Akademi,
  6. Politeknik;atau
  7. Jasa Pendidikan Lainnya. 

2. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :

  1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
  2. Jasa Kursus Rumpun Jasa; 

 

Persyaratan Pembuatan TDP

Berikut ini adalah persyaratan formil untuk mengurus TDP di Kanto Pendaftaran Perusahaan, yaitu:

  1. Membuat permohonan TDP yang diisi oleh penanggung jawab perusahaan;
  2. Akte Notaris Pendirian dan Perubahan (jika ada);
  3. SK.Menteri Hukum dan HAM (badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas [PT]),Terdaftar Pada Kantor Pengadilan Negeri (badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer [CV]) ;
  4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  5. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan;
  6. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) ;
  7. Izin Investasi atau SP.BKPM (untuk PMDN/PMA);
  8. KTP Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan;
  9. Kartu Keluarga Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan;
  10. Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung (jika di Komplek Perkantoran)

Sedangkan untuk perpanjangan TDP atau mutasi TDP, perlu membuat surat permohonan perpanjangan TDP atau surat permohonan mutasi TDP.

Berdasarkan ketentuan UU No. 3/11982, TDP berlaku selama Perusahaan tersebut masih beroperasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Disclaimer: Retribusi daerah untuk membuat TDP ditentukan oleh masing masing daerah melalui peraturan daerah masing – masing. Karena itu di tiap daerah tarif yang di tentukan berbeda–beda.

Cara Memilih KBLI TDP

KBLI 2015 (NEW)

kbli 2015, klasifikasi baku usaha, kbli

KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yaitu list bidang usaha yang berlaku di Indonesia, yang dirangkum berdasarkan kode-kode lapangan usaha (KBLI) yang resmi di Indonesia. Ini menjadi acuan bagi Anda untuk memilih kode baku lapangan usaha Anda. Pemda DKI Jakarta misalnya mencoba membuat ringkasan klasifikasi ini. 

KBLI disusun oleh Badan Pusat Statistik, KBLI terakhir adalah KBLI tahun 2015 yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statitisk No. 95 Tahun 2015. Download disini KBLI 2015.

Dalam TDP, harus memilih 1 (satu) macam KBLI yang harus diisi, yang menandakan atas bidang usaha apakah bidang usaha suatu perusahaan dicatatkan dalam catatan resmi pendaftaran perusahaan

Jadi apabila Anda ingin mendirikan suatu usaha, pastikan bahwa perusahaan Anda telah dicatatkan dalam daftar perusahaan dan/atau memiliki TDP, sehingga secara legalitas usaha Anda sudah berjalan dengan baik dan benar dan jangan lupa bayar pajak.

Comments

blog comments powered by Disqus
Click to Call 0811899895

Siapakah Sindikat
jasa pendirian pt, urus isup, buat siup, urus tdp, pengurusan siup, pengurusan tdp
Baca Profile Disini

Terkendala Domisili ?
jasa pembuatan pt, pembuatan pt, pendirian pt, jasa pendirian pt
Cek Zonasi Disini

pendirian PT,jasa pendirian PT,jasa pembuatan PT,pembuatan PT,pendirian CV
pendirian PT,jasa pendirian PT,jasa pembuatan PT,pembuatan PT,pendirian CV,pembuatan CV,biaya pendirian PT

Testimonial


Lihat Semua Testimonial

Hubungi Kami

Sona Topas Tower 5A Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta Selatan
Telp: (021) 31700 324
WA: 0811 899 895


Email: [email protected]
Twitter: @AgenSindikat
Google+: Sindikat (verified by Google Local Business)
Skype: agen.sindikat
(konfirmasi untuk request Skype)

Kirim Pertanyaan

Artikel Terbaru

7 Alasan Kenapa Memilih PT Daripada CV

Aspek Hukum E-Commerce / Hukum Jual Beli Online

Infographic: How to Establish a Company in Indonesia

Infographic: How to Invest in Indonesia

Order Fiktif Gojek: Pelanggaran Perjanjian Kerja / PMH / Penipuan

Apakah Penggandaan Buku Fotokopi Melanggar Hak Cipta?

Gojek Tidak Sesuai Dengan Peraturan. Ilegal kah (?)

Aspek Hukum PT Kosong

Persyaratan Mendirikan Klinik Berdasarkan Permenkes 9 Tahun 2014 di DKI Jakarta

Perbedaan Subrogasi, Novasi dan Cessie

Bisnis Anda

 

Kesulitan urusan legal perusahaan

 

HALO Sindikat

021-31700324 / 0811-899-895

Perlu Bantuan ? Jam 09.00 – 17.00 WIB