Perizinan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP


Dasar Hukum NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 27/PJ./1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 150/PJ/1999 tentang perubahan KEP – 27/PJ./1995
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 515/PJ./2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu.
5. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 516/PJ./2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
6. Keputusan Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  KEP – 161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
7. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 525/PJ./2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Tempat Lain Sebagai Tempat terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 167/PJ/2003 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 515/PJ./2000 tentang Tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu.

Fungsi NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak

NPWP merupakan administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Dengan demikian, setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam hal berhubungan dengan dokumen administrasi pajak, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

Apabila Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan SE – 41/PJ./2003 secara garis besar NPWP mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
  2. Sebagai identitas wajib pajak
  3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan
  4. Untuk dicantumkan dalam semua dokumen perpajakan

Biaya Pengurusan / Perpanjangan NPWP

5 hari kerja

Comments

blog comments powered by Disqus
Click to Call 0811899895

Siapakah Sindikat
jasa pendirian pt, urus isup, buat siup, urus tdp, pengurusan siup, pengurusan tdp
Baca Profile Disini

Terkendala Domisili ?
jasa pembuatan pt, pembuatan pt, pendirian pt, jasa pendirian pt
Cek Zonasi Disini

pendirian PT,jasa pendirian PT,jasa pembuatan PT,pembuatan PT,pendirian CV
pendirian PT,jasa pendirian PT,jasa pembuatan PT,pembuatan PT,pendirian CV,pembuatan CV,biaya pendirian PT

Testimonial


Lihat Semua Testimonial

Hubungi Kami

Sona Topas Tower 5A Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta Selatan
Telp: (021) 31700 324
WA: 0811 899 895


Email: [email protected]
Twitter: @AgenSindikat
Google+: Sindikat (verified by Google Local Business)
Skype: agen.sindikat
(konfirmasi untuk request Skype)

Kirim Pertanyaan

Artikel Terbaru

7 Alasan Kenapa Memilih PT Daripada CV

Aspek Hukum E-Commerce / Hukum Jual Beli Online

Infographic: How to Establish a Company in Indonesia

Infographic: How to Invest in Indonesia

Order Fiktif Gojek: Pelanggaran Perjanjian Kerja / PMH / Penipuan

Apakah Penggandaan Buku Fotokopi Melanggar Hak Cipta?

Gojek Tidak Sesuai Dengan Peraturan. Ilegal kah (?)

Aspek Hukum PT Kosong

Persyaratan Mendirikan Klinik Berdasarkan Permenkes 9 Tahun 2014 di DKI Jakarta

Perbedaan Subrogasi, Novasi dan Cessie

Bisnis Anda

 

Kesulitan urusan legal perusahaan

 

HALO Sindikat

021-31700324 / 0811-899-895

Perlu Bantuan ? Jam 09.00 – 17.00 WIB