Pendirian Pembuatan PT PMDN Penanaman Modal dalam Negeri


Dasar Hukum PT PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri

UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal UUPM (download disini)

Perpres DNI Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (download disini)

Perka BKPM No. 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (download disini)

Lampiran Perka BKPM No. 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (download disini)

Pengertian PT PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanam modal Dalam Negeri bisa dilakukan oleh perorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha yang dan bisa dilakukan bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur di dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (download disini).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUPM, bahwa kegiatan PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (3) UUPM lebih lanjut menjelaskan, penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan diantaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

  • mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  • membeli saham; dan
  • melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengesahan PT PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) UUPM, perusahaan penanam modal, termasuk PMDN, yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan.

Izin sebagaimana disebutkan sebelumnya diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayananan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Berdasarkan Perka BKPM No. 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (download disini), izin yang harus diperoleh bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan penanaman modal adalah Izin Prinsip

Fasilitas Yang Diterima PT PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri

Perbedaan mendasar pada perusahaan PMDN dan PT biasa yaitu PMDN akan memperoleh fasilitas dari pemerintah Indonesia dalam menjalankan usahanya dimana fasilitas tersebut tidak didapatkan oleh PT biasa.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUPM disebutkan bahwa fasilitas penanaman modal tersebut bisa saja diberikan kepada penanaman modal yang:

  • melakukan perluasan usaha; atau
  • melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (4) UUPM menjabarkan bahwa bentuk keringanan/fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada penanaman modal (baik PMA atau PMDN), termasuk di dalamnya PMDN, dapat berupa:

  1. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
  2. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  3. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
  4. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatn untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
  5. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
  6. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Biaya Jasa Pendirian Pembuatan PT PMDN

45 hari kerja

 Yang diperoleh:

  1. BONUS drafting Perjanjian Pemegang Saham (Baca disini)
  2. Akta Pendirian
  3. SK Pengesahan PT
  4. Daftar Perseroan
  5. Berita Negara (belakangan)
  6. Izin Prinsip PT PMDN dari BKPM
  7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  8. NPWP
  9. Surat Keterangan Terdaftar Pajak
  10. TDP
  11. BONUS 1x drafting RUPS dan Perjanjian Jual Beli Saham
  12. BONUS 1x pengurusan Izin Perluasan

Pesan PMDN

Comments

blog comments powered by Disqus
Click to Call 0811899895

Siapakah Sindikat
jasa pendirian pt, urus isup, buat siup, urus tdp, pengurusan siup, pengurusan tdp
Baca Profile Disini

Terkendala Domisili ?
jasa pembuatan pt, pembuatan pt, pendirian pt, jasa pendirian pt
Cek Zonasi Disini

pendirian PT,jasa pendirian PT,jasa pembuatan PT,pembuatan PT,pendirian CV
pendirian PT,jasa pendirian PT,jasa pembuatan PT,pembuatan PT,pendirian CV,pembuatan CV,biaya pendirian PT

Testimonial


Lihat Semua Testimonial

Hubungi Kami

Sona Topas Tower 5A Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta Selatan
Telp: (021) 31700 324
WA: 0811 899 895


Email: [email protected]
Twitter: @AgenSindikat
Google+: Sindikat (verified by Google Local Business)
Skype: agen.sindikat
(konfirmasi untuk request Skype)

Kirim Pertanyaan

Artikel Terbaru

7 Alasan Kenapa Memilih PT Daripada CV

Aspek Hukum E-Commerce / Hukum Jual Beli Online

Infographic: How to Establish a Company in Indonesia

Infographic: How to Invest in Indonesia

Order Fiktif Gojek: Pelanggaran Perjanjian Kerja / PMH / Penipuan

Apakah Penggandaan Buku Fotokopi Melanggar Hak Cipta?

Gojek Tidak Sesuai Dengan Peraturan. Ilegal kah (?)

Aspek Hukum PT Kosong

Persyaratan Mendirikan Klinik Berdasarkan Permenkes 9 Tahun 2014 di DKI Jakarta

Perbedaan Subrogasi, Novasi dan Cessie

Bisnis Anda

 

Kesulitan urusan legal perusahaan

 

HALO Sindikat

021-31700324 / 0811-899-895

Perlu Bantuan ? Jam 09.00 – 17.00 WIB