Order Fiktif Gojek: Pelanggaran Perjanjian Kerja / PMH / Penipuan


order fiktif gojek penipuan perbuatan melawan hukum penipuan

Sumber gambar: Gojek

Driver Gojek Penghasilan Besar

Tukang ojek yang tadinya memiliki penghasilan yang tidak tetap, seakan mendapat angin segar dengan jumlah uang yang bisa mereka dapatkan dengan menjadi driver Gojek. Pembagian pendapatan antara driver dan PT. Gojek yakni sebesar 80% bagi driver itu sendiri, dan 20% bagi PT. Gojek.

Bahkan dalam 1 hari, driver bisa memperoleh bonus pendapatan dari PT. Gojek setiap berhasil mengantarkan 10 pelanggan. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa seorang driver Gojek dapat memperoleh penghasilan bersih setidaknya Rp 3 juta per bulan.

Karena keberadaannya yang sangat menguntungkan tukang ojek dan masyarakat luas, usaha ini terus berkembang. Dalam waktu 1 bulan aplikasi Gojek sudah berhasil mencapai 150 ribu download dan memiliki rating 4,4 dari 5 bintang.

Menurut artikel ini, Tukang ojek yang bernaung di Gojek juga telah mencapai 7.500 driver di area Jabodetabek saja. Jumlah driver Gojek bahkan tidak berhenti di situ, tetapi terus menerus bertambah.

Ironisnya, pertambahan jumlah driver Gojek dengan pertambahan jumlah pelanggan mengalami perbedaan. Jumlah pelanggan yang menggunakan Gojek tidaklah sebanyak jumlah driver-nya.

Hal ini kemudian menimbulkan adanya suatu persaingan di antara driver itu sendiri. Mereka harus “berebut” penumpang agar bisa memperoleh keuntungan yang besar. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu faktor adanya Order Fiktif.

Di lain sisi, tidak menutup kemungkinan memang adanya itikad jahat dari driver yang hendak memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Pengertian Order Fiktif Gojek

Apakah yang dimaksud dan bagaimana pelaksanaan order fiktif itu sendiri? Order fiktif adalah suatu tindakan pemesanan Gojek yang dilakukan oleh driver, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. Driver menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya. Di satu ponsel ia berperan sebagai pelanggan, dan di ponsel lainnya berperan sebagai driver.

Tindakan ini semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pelanggan yang diantarkan oleh driver. Semakin banyak record pelanggan, semakin besar bonus yang didapatkan.

Gojek Tidak Sesuai Dengan Peraturan. Ilegal kah (?) Baca Disini

Analisa Hukum

Dalam perspektif hukum, terdapat kebingungan apakah order fiktif ini termasuk palanggaran perjanjian(Wanprestasi) ataukah suatu perbuatan melanggar hukum. Untuk menjawabnya, kita perlu terlebih dahulu memahami status driver dengan PT. Gojek itu sendiri.

Order Fiktif Gojek - Melanggar Perjanjian Kerja

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dijelasakan bahwa "perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak".

Sesuai dengan Asas Pacta Sun Servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian kerja antara PT. Gojek dengan driver berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian kerja antara PT. Gojek dan driver terdapat hal yang melarang mengenai order fiktif, maka driver telah melakukan suatu bentuk pelanggaran perjanjian (wanprestasi).

Adapun sanksi dari wanprestasi driver bergantung pada isi perjanjian kerja itu sendiri.

Order Fiktif Gojek - Perbuatan Melanggar Hukum

Jika ternyata dalam perjanjian tidak terdapat ketentuan mengenai order fiktif, maka PT. Gojek tetap dapat memasukkannya dalam perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan,

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Jadi, terdapat satu syarat, yaitu PT. Gojek haruslah menderita kerugian akibat perbuatan order fiktif.

Benarkah PT. Gojek menderita kerugian? Jika kita telaah lagi, apabila driver juga berperan menjadi pelanggannya, bukankan ia membayar ongkos ojek untuk dirinya sendiri? Setiap penginstalan aplikasi Gojek dan adanya pemberian Gojek Credit telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga tetap dapat menguntungkan PT. Gojek.

Kerugian finansial PT. Gojek mungkin tidak langsung terasa, tapi perlahan-lahan. Kualitas Gojek akan menurun karena pelanggan yang tak kunjung dilayani oleh driver. Mereka akan enggan menggunakan Gojek lagi, jumlah pelanggan akan menurun drastis.

Order Fiktif Gojek - Penipuan

Jika kita menarik dari sudut pandang lain, yaitu sudut pandang hukum pidana, maka tindakan order fiktif dapat digolongkan sebagai penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP berbunyi, “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Driver adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab penuh, sehingga telah memenuhi unsur “Barangsiapa”.

Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, dalam KUHP R.Soesilo dijelaskan sebagai menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.Tindakan order fiktif membuat driver memperoleh bonus lebih banyak dan bukan merupakan haknya.

Unsur selanjutnya yang terpenuhi yaitu “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu”. Driver bertindak seolah-olah sebagai pelanggan, membuat identitas palsu serta memanipulasi keadaan seolah-olah mengantarkan pelanggan.

Oleh karena itu driver yang melakukan tindakan order fiktif dapat dijerat dengan pasal penipuan serta terancama hukuman penjara maksimal selama 4 tahun.

7 Alasan Memilih PT Daripada CV Baca Disini

Penutup

Terlepas dari semua pemaparan di atas, tindakan order fiktif adalah tindakan yang tidak etis dan harus segera ditangani maupun tindakan melawan hukum.

Pihak PT. Gojek saat ini juga fokus terhadap pencarian solusi untuk mengetahui apakah order yang dilakukan fiktif atau bukan. Selain itu, hubungan antara Gojek dan driver adalah berupa kemitraan, tentu saja perlu didalami lagi pola kemitraan apa yang diatur dalam perjanjian kemitraan, apakah mengikuti kaidah-kaidah perjanjian kerja atau tidak.

 

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata       

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

       

Penting

Di tulis oleh Yosefin Mulyaningtyas

Tulisan merupakan pendapat pribadi

Silahkan mengcopy atau mengambil bagian dari tulisan ini dengan menyertakan link dan memberikan kredit

Mau Tau Isu Lainnya? Baca Blog Sindikat
  • By admin123
  • 18 September 2015
  • perjanjian

Comments

blog comments powered by Disqus

Bisnis Anda

 

Kesulitan urusan legal perusahaan

 

HALO Sindikat

021-31700324 / 0811-899-895

Perlu Bantuan ? Jam 09.00 – 17.00 WIB
Cek Zonasi
Usaha