• info@sindikat.co.id

Perizinan SIUP Surat Izin Usaha Perdagangan


Contoh SIUP

contoh siup, siup jakarta, siup kecil, siup besar, siup menengah, siup mikro, persyaratan siup, pembuatan siup

Pengertian SIUP

Menurut Permendag No. 36/2007

Pasal 1 butir 4: "Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP"

Sedangkan pengertian perdagangan menurut Pasal 1 butir 1: "Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi"

Kepada Siapa Diberikan SIUP

Setelah mengetahui apakah pengertian SIUP, lalu selanjutnya kepada siapakah SIUP dapat diberikan,

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Permendag 36/2007,  "Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba"

Dari pengertian tersebut maka, SIUP harus dimiliki, sebagai izin untuk melakukan usaha oleh:

  • Perusahaan perorangan atau UD
  • Persekutuan Perdata
  • CV
  • Firma
  • PT - biasa. Baik tertutup maupun terbuka
  • PT - penanaman modal. PT PMA dan PTMDN
  • BUMN??

Jenis SIUP

Berdasarkan Permendag No. 46/2009, ada 4 macam jenis SIUP, yaitu:

  1. SIUP Mikro, yaitu memiliki modal disetor paling banyak Rp. 50 juta
  2. SIUP Kecil, yaitu memiliki modal disetor > Rp. 50 juta sd Rp. 500 juta
  3. SIUP Menengah, yaitu memiliki modal disetor > Rp. 500 juta sd Rp. 10 miliar
  4. SIUP Besar, yaitu memiliki modal disetor > 10 miliar

Dengan ketentuan, nilai tersebut diluar tanah dan bangunan usaha

Pengecualian Kewajiban SIUP

Berdasarkan ketentuan diatas, setiap usaha wajib memiliki SIUP. Akan tetapi terdapat pengecualian SIUP, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permendag 46/2009:

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap:

a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;

b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;

c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:

  1. usaha perseorangan atau persekutuan;
  2. 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
  3. 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tahapan dan Persyaratan Pengurusan SIUP

Berikut ini adalah tahapan persyaratan dari pengalaman kami sebagai biro jasa yang sering melakukan pengurusan perpanjangan dan pembuatan SIUP Baru:

  1. Badan usaha telah memiliki akta pendirian, persetujuan dari lembaga yang berwenang, memiliki domisili usaha dan memiliki NPWP badan usaha
  2. Pemilik atau pelaku usaha mengurus sendiri atau melalui kuasa yang dikuasakan PTSP dimana lokasi usaha berada
  3. Mengambil formulir pendaftaran, mengisi formulir SIUP dan ditandatangani bermaterai Rp 6.000 yang ditandatangani oleh pemilik usaha.
  4. Mengisi pernyataan-pernyataan yang dibutuhkan oleh permohonan SIUP
  5. Dilengkapi dengan syarat – syarat berikut :
  • Fotocopy akte pendirian badan usaha dan persetujuan dari lembaga yang berwenang
  • Fotocopy KTP direktur
  • Fotocopy NPWP direktur
  • Fotocopy NPWP badan usaha
  • Fotocopy domisili usaha
  • Neraca perusahaan
  • Pas foto direktur 3 x 4, 2 lembar. Background, tergantung PTSP yang dimohonkan 

Disclaimer: Untuk biaya pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan ditentukan oleh masing masing daerah melalui peraturan daerah masing – masing. Karena itu di tiap daerah tarif yang di tentukan berbeda – beda.

Cara Memilih KBLI SIUP

KBLI 2015

kbli 2015, klasifikasi baku usaha, kbli

KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yaitu list bidang usaha yang berlaku di Indonesia, yang dirangkum berdasarkan kode-kode lapangan usaha (KBLI) yang resmi di Indonesia. Ini menjadi acuan bagi Anda untuk memilih kode baku lapangan usaha Anda. Pemda DKI Jakarta misalnya mencoba membuat ringkasan klasifikasi ini. 

KBLI disusun oleh Badan Pusat Statistik, KBLI terakhir adalah KBLI tahun 2015 yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statitisk No. 95 Tahun 2015. Download disini KBLI 2015.

Panduan Memilih KBLI Dalam SIUP

  1. Maksimal 5 (lima) KBLI bisa dipilih
  2. Tidak semua KBLI bisa dipilih, hanya KBLI tertentu saja yang bisa dipilih. Misal, Anda ingin membuat Izin Bimbel, maka usaha anda tidak perlu mengurus SIUP, tetapi mengurus Izin Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan

Salah persepsi di masyarakat adalah SIUP bukan satu-satunya izin usaha yang harus dimiliki.

Filosofi SIUP adalah izin atas usaha Perdagangan (tidak ada jasa), tetapi pada prakteknya bisa dimasukkan jasa juga (aneh memang). Lebih ane lagi hanya perdagangan atas barang-barang tertentu dan jasa tertentu yang bisa diterbitkan SIUP. Dengan demikian perumusan SIUP malah melebar dan membuat bingung.

Jadi apabila Anda ingin mendirikan suatu usaha, pastikan yang pertama kali adalah usaha anda terdapat di dalam KBLI, jadi Anda bisa mengetahui usaha Anda bisa melakukan hal-hal apa saja, berikutnya uruslah izin usaha Anda, bisa dengan melalui mengurus SIUP atau izin khusus lainnya, sehingga secara legalitas usaha Anda sudah berjalan dengan baik dan benar dan jangan lupa bayar pajak.

Biaya Jasa Pembuatan SIUP

Comments

blog comments powered by Disqus
Click to Call 0811899895

Siapakah Sindikat
jasa pendirian pt, urus isup, buat siup, urus tdp, pengurusan siup, pengurusan tdp
Baca Profile Disini

Terkendala Domisili ?
jasa pembuatan pt, pembuatan pt, pendirian pt, jasa pendirian pt
Cek Zonasi Disini

pendirian PT,jasa pendirian PT,jasa pembuatan PT,pembuatan PT,pendirian CV
pendirian PT,jasa pendirian PT,jasa pembuatan PT,pembuatan PT,pendirian CV,pembuatan CV,biaya pendirian PT

Testimonial


Lihat Semua Testimonial

Hubungi Kami

Sona Topas Tower 5A Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta Selatan
Telp: (021) 31700 324
WA: 0811 899 895


Email: info@sindikat.co.id
Twitter: @AgenSindikat
Google+: Sindikat (verified by Google Local Business)
Skype: agen.sindikat
(konfirmasi untuk request Skype)

Kirim Pertanyaan

Artikel Terbaru

7 Alasan Kenapa Memilih PT Daripada CV

Aspek Hukum E-Commerce / Hukum Jual Beli Online

Infographic: How to Establish a Company in Indonesia

Infographic: How to Invest in Indonesia

Order Fiktif Gojek: Pelanggaran Perjanjian Kerja / PMH / Penipuan

Apakah Penggandaan Buku Fotokopi Melanggar Hak Cipta?

Gojek Tidak Sesuai Dengan Peraturan. Ilegal kah (?)

Aspek Hukum PT Kosong

Persyaratan Mendirikan Klinik Berdasarkan Permenkes 9 Tahun 2014 di DKI Jakarta

Perbedaan Subrogasi, Novasi dan Cessie

Bisnis Anda

 

Kesulitan urusan legal perusahaan

 

HALO Sindikat

021-31700324 / 0811-899-895

Perlu Bantuan ? Jam 09.00 – 17.00 WIB