Membuka Sindikat ...

Panduan
Perseroan Terbatas

Panduan kali ini akan membahas mengenai Perseroan Terbatas atau disebut "PT" sebagai salah satu bentuk badan usaha yang diakui di Indonesia.

Pembahasan PT kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian agar mudah dimengerti.

Konsep umum PT?
Sejarah Perseroan Terbatas?
Apa dasar hukum PT?
Pengertian Perseroan Terbatas?
Apa saja kelebihan PT?
Apa saja kekurangan PT?
Cara mendirikan PT?
Apa saja isi Akta Pendirian PT?
Tentang Modal PT?
Tentang Penyetoran Modal PT?
Cara Melakukan Perubahan Modal?
Tentang Pemegang Saham?
Tentang Direktur PT?
Tentang Komisaris PT?
Tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?
Kewajiban setelah memiliki PT?
Sekilas perpajakan PT?

pendirian perseroan terbatas pt

Ditulis oleh : Yogi Satrianto & Endang Sugiarni


Perseroan Terbatas


Konsep Perseroan Terbatas

Inilah hal fundamental yang harus diketahui, bahwa PT adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum.

(i) Sebagai badan usaha, maka PT didirikan minimal oleh 2 orang (atau badan) dan harus bersifat komersial (mencari keuntungan).

(ii) Sebagai badan hukum, maka keberadaannya di akui oleh Negara berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (download disini) dan dianggap sebagai subyek hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum.

Konsep penting lainnya adalah sifat terbatas. Bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab atas modal yang disetorkannya saja.

Dengan konsep dasar tersebut maka tidak mungkin PT dimiliki oleh 1 orang saja dan tidak mungkin pemegang saham bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian PT.

Pemahaman terhadap konsep tersebut adalah sangat penting untuk memahami seluk beluk PT, selain adanya konsep pemegang saham, modal, pengurus Direktur dan pengurus Komisaris serta yang paling penting adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang di jelaskan dibawah ini.


Sejarah Perseroan Terbatas

Sejarah perkembangan pengaturan PT dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode yaitu (i) periode sebelum tahun 1995, (ii) periode 1995-2007 dan (iii) pasca 2007.


(i) Sebelum 1995

Pada periode ini, PT diatur berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD atau disebut dalam bahasa Belanda Wetboek van Koophandel.

KUHD ini berlaku dan diterapkan di Indonesia oleh penjajah Belanda pada tahun 1 Mei 1848 melalui azas "penundukan diri" dimana satu golongan tunduk kepada suatu hukum dari golongan penduduk lain (sumber).

Di dalam KUHD datur 20 pasal tentang perseroan terbatas yang dalam bahasa Belanda disebut namenloop venootschaap (NV).

Pada periode ini, konsep PT sudah diatur minimal 2 orang (pesero) sebagai pendiri, ada modal, ada Direktur, dibuat dengan akta otentik, harus ada izin dari penguasa (Gubernur Jendral pada waktu itu).


(ii) Antara 1995-2007

Pada tahun 1995, melalui UU No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, telah secara formal mengatur mengenai konsep perseroan terbatas.

Melalui ketentuan ini, maka pengaturan Perseroan Terbatas dalam KUHD telah dihapus.

Konsep perseroan terbatas dalam UU No 1 tahun 1995 ini adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham (sumber).

Modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 20.000.000,- (pasal 25 ayat (1)).Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar.

Modal yang disetor paling sedikit 50% dari modal yang ditempatkan.

Hal penting lainnya adalah mengenai pencatatan dan administrasi badan hukum PT, bahwa selama periode ini yaitu di tahun 2001 mulai di terapkan sistem online untuk pendaftaran dan pencatatan PT melalui sistem yang disebut Sisminbakum atau Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH). Baca detail disini.

Sebelum diberlakukannya sistem online, proses pencatatan dan administrasi PT masih dilakukan secara manual. Notaris harus datang ke Menkumham, lalu draft akta akan di verifikasi manual oleh petugas, setelah disetujui maka akan keluar SK Menteri.

Proses manual bisa sampai berbulan-bulan.


(iii) Pasca 2007

UU No 1 tahun 1995 telah diubah kembali dengan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang masih berlaku sampai dengan saat ini.

UUPT tahun 2007 tersebut keluar karena tuntuan perkembangan bisnis akan penerapan good corporate governance tentang prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Dengan sistem online, maka proses SK Menteri bisa langsung dikeluarkan di hari yang sama. Prosesnya adalah Notaris submit data-data dan dokumen dan kemudian bertanggungjawab terhadap apa yang telah di submit nya tersebut.

Berdasarkan UU ini, modal dasar paling sedikit Rp 50.000.000,- dan modal disetor dan ditempatan paling sedikit 25% atau Rp. 12.500.000,-.

Akan tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, bahwa tidak ditentukan berapa jumlah modal dasar, sepenuhnya diserahkan kepada para pendiri selaku pemegang saham PT. Download disini.


Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Berikut ini adalah dasar hukum pengaturan Perseroan Terbatas

UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Download
PP No 27 tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perseroan Terbatas. Download
PP No 57 tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Download
PP No 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (CSR). Download
PP No 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Download
Permenkumham No 1 tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Download

Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian PT sesuai dengan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

Pasal 1 ayat 1 UU No 40 tahun 2007

Oke, akan kita jelaskan satu persatu maksud dari kalimat tersebut.

Sebagai badan hukum, artinya eksistensinya dilindungi oleh Negara dan dianggap sebagai subyek hukum, dan dapat melakukan tindakan hukum. Misal nya melakukan kontrak dengan pihak lain.

Sebagai persekutuan modal, artinya kumpulan dari modal-modal (jamak).

Didirikan berdasarkan perjanjian, artinya bahwa para pendiri PT telah bersepakat dalam suatu ikatan perjanjian untuk membuat perjanjian untuk mendirikan PT yang dibuat di hadapan Notaris.

Melakukan kegiatan usaha, artinya memiliki sifat komersial atau mencari keuntungan.

Modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, artinya dalam mendirikan PT harus terdapat modal dan ada persentase kepemilikan dari para pemegang saham.


Kelebihan dari PT

Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi kelebihan PT dibandingkan bentuk usaha yang lain:

Memiliki sifat terbatas, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.

Memiliki saham. Dengan demikian mudah untuk pengalihan kepemilikan PT (dengan dilakukan jual beli saham).

Memiliki branding yang baik dan lebih kredibel, di mata pihak ketiga.

Memiliki nama yang eksklusif , sebab tidak mungkin ada nama PT yang sama.


Kekurangan dari PT

Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi kekurangan PT dibandingkan bentuk usaha yang lain:

Biaya pembuatan lebih mahal, karena sesuai dengan UU No 40 tahun 2007 proses pembuatannya harus dilakukan oleh Notaris, sehingga harus membayar jasa Notaris.

Ada pajak deviden, atas keuntungan / hasil laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham.

Memiliki kewajiban lapor pajak, jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan sosial kesehatan.

Khusus untuk poin terakhir itu sesungguhnya bukan kekurangan, tetapi sudah menjadi kewajiban setiap badan usaha. Akan tetapi, bagi pengusaha pemula kewajiban-kewajiban menjadi momok.

Mau tahu bagaimana penjelasan dari kewajiban tersebut, tontan siaran Sindikat dibawah ini:


Cara Mendirikan PT

Sesuai dengan ketentuan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah perjanjian dari para pendiri PT yang sepakat untuk mendirikan usaha dalam suatu PT.

Perjanjian kesepakatan tersebut, kemudian dibuat dalam suatu akta Pendirian PT.

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia

Pasal 7 ayat 1 UU No 40 tahun 2007

Akta Pendirian PT biasanya telah memiliki format standar Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bisakah saya mengubah format standar tersebut, misal ingin menambah klasifikasi saham Seri A?

Jawabnya adalah bisa.

Karena PT adalah perjanjian para pemegang saham, apabila pemegang saham ingin menghendaki adanya klasifikasi saham tertentu, maka hal tersebut bisa di cantumkan di Akta Pendirian.

Akan tetapi, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa di cantumkan, misal penggunaan saham karyawan / employee stock. Lihat ketentuan dibawah ini:

Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Pasal 48 ayat 1 UU No 40 tahun 2007

Bahwa saham itu harus ada nama pemiliknya. Misal atas nama Fulan.

Jadi tidak mungkin ada saham atas nama karyawan.

Nah bagaimana apabila saya ingin membuat saham karyawan?

Di praktek bisnis, kamu bisa membuat saham karyawan dalam bentuk ESOP (Employee Stock Option Program) atau untuk manajemen kamu bisa membuat MSOP (Management Stock Option Program).

Berikutnya...

Dokumen persyaratan pembuatan PT:

1. KTP Para Pendiri
2. NPWP Para Pendiri
3. Kartu Keluarga Para Pendiri
4. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung Perkantoran dan surat sewa, IMB, PBB lunas tahun terakhir
5. Menentukan nama PT, alamat PT, bidang usaha, modal disetor dan modal dasar, susunan pemegang saham dan susunan pengurus Direksi dan Komisaris

Pemegang saham akan tandatangan Akta Pendirian tersebut. Dokumen akta pendirian yang di tandatangan pemegang saham tersebut disebut minuta.

Minuta tersebut di simpan oleh Notaris di kantor Notaris.

Berikutnya...

Notaris akan submit data dan dokumen pendukung atas Akta Pendirian termasuk identitas para pendiri PT.

Lalu Notaris akan cetak SK Menteri atas pengesahan pendirian PT tersebut.

Terakhir, Notaris akan memberikan SK Menteri dan Akta Pendirian PT (yang diberikan oleh Notaris adalah Akta yang sudah di berikan cover dan sampul dan halaman belakang tidak ada tandatangan para pemegang saham, hanya ada tandatangan Notaris saja).

Akta Pendirian PT tersebut diatas biasanya disebut dengan salinan.

Sampai sini kita dapat mengetahui apa itu minuta dan apa itu salinan Akta Pendirian.


Isi Akta Pendirian PT

akta pendirian PT

Contoh Akta Pendirian PT

Bagi yang belum pernah mengetahui apa saja isi Akta Pendirian PT, maka ini adalah pasal-pasal dan poin penting yang ada di dalamnya:

Pasal 1 - Nama dan Tempat Kedudukan berisi nama dan tempat kedudukan PT berada
Pasal 2 - Jangka Waktu Berdiri berisi berapa lama PT didirikan, biasanya ditulis didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
Pasal 3 - Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha berisi bidang usaha yang dilakukan. Sesuai dengan sistem OSS 1.1 yang berlaku 1 Januri 2020 maka bidang usaha harus sesuai dengan KBLI 2017 dengan format 5 digit
Pasal 4 - Modal berisi berapa modal dasar dan modal disetor serta ditempatkan
Pasal 5 - Saham berisi penjelasan mengenai saham
Pasal 6 - Pengganti Surat Saham berisi penjelasan apabila surat saham hilang atau rusak
Pasal 7 - Pemindahan Hak atas Saham berisi bagaimana cara melakukan pengalihan saham
Pasal 8 - Rapat Umum Pemegang Saham berisi tentang jenis RUPS: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, baca juga ketentuan RUPS di UU No 40 tahun 2007
Pasal 9 - Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS berisi bagaimana cara penyelenggaraan RUPS
Pasal 10 - Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS berisi bagaimana cara pengambilan keputusan RUPS
Pasal 11 - Direksi berisi penjelasan tentang jabatan Direksi
Pasal 12 - Tugas dan Wewenang Direksi berisi tentang tugas dan wewenang Direksi
Pasal 13 - Rapat Direksi berisi tentang bagaimana penyelenggaraan Rapat Direksi
Pasal 14 - Dewan Komisaris berisi penjelasan tentang jabatan Komisaris
Pasal 15 - Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris berisi tentang tugas dan wewenang Komisaris
Pasal 16 - Rapat Dewan Komisaris berisi tentang bagaimana penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
Pasal 17 - Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan berisi tentang laporan yang disampaikan Direksi kepada Komisaris dan pemegang saham
Pasal 18 - Pembagian Laba dan Pembagian Deviden berisi tentang pengaturan pembagian keuntungan
Pasal 19 - Penggunan Cadangan berisi tentang penggunaan dana cadangan - dana yang digunakan untuk menutup misalnya terjadi kerugian
Pasal 20 - Ketentuan Penutup biasanya berisi susunan pemegang saham dan susunan Direktur dan Komisaris

Kamu bisa download contoh Akta Pendirian disini.


Tentang Modal PT

Konsep modal dalam Perseroan Terbatas, berarti adalah setoran dari para pemegang saham yang merupakan representasi atas kepemilikan PT

Sebagai setoran para pemegang saham, berarti pemegang saham wajib memberikan kontribusi setoran modal, dimana modal tersebut digunakan untuk menjalankan usaha.

Sebagai representasi kepemilikan PT, berarti bahwa segala aset dan/atau keuntungan PT merupakan milik pemegang saham, dan dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan.

Apakah modal akan mengendap di rekening perusahaan selamanya?

Tidak. Modal disetor dalam kas Perseroan tidak akan mengendap dan dapat digunakan untuk menjalankan perusahaan.

Bisakah digunakan sampai dengan habis?

Bisa. Tidak ada larangan berapa minimal kas perusahaan.

Sesuai dengan ketentuan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk mendirikan PT maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 32 ayat 1 UU No 40 tahun 2007

Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Pasal 33 ayat 1 UU No 40 tahun 2007

Dengan demikian untuk mendirikan PT harus memiliki minimal Modal Dasar Rp 50.000.000 dan Modal Disetor/Ditempatkan Rp 12.500.000

Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa

Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

Pasal 1 ayat 3 PP No 29 tahun 2016

Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka ketentuan modal dasar sudah di tentukan lagi.

Pemegang saham bisa menyepakati ketika mendirikan PT dengan Modal Dasar Rp 10.000.000, dan untuk modal disetor tetap berlaku minimal 25% dari Modal Dasar.


Tentang Setoran Modal PT

Ada beberapa jenis bukti setoran modal PT, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 1 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (download disini), bahwa:

Bukti setor modal dapat berupa:

1. fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;

2. asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;

3. fotokopi Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; atau

4. fotokopi neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

Pasal 13 ayat 4 (c) Permenkumham No 1 tahun 2016

Dan sesuai dengan ketentuan PP No 29 tahun 2016, bahwa bukti setor modal di submit secara elektronik paling lambat 60 hari sejak tanggal Akta Pendirian di tandatangani

Bukti setor modal dapat berupa:

Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani.

Pasal 13 ayat 4 (c) PP No 29 tahun 2016

Tentang Perubahan Modal PT

Dalam suatu waktu, perseroan dapat melakukan perubahan modal, baik melakukan peningkatan modal ataupun penurunan modal.

Hal penting yang harus di ketahui adalah apabila dilakukan peningkatan modal, maka harus terlebih dahulu di tawarkan kepada pemegang saham secara proporsional

Contoh ada PT ABC dengan modal disetor senilai 100 juta, dan ada 2 pemegang saham yaitu (i) A punya 60% saham dan (ii) B punya 40% saham.

PT ABC ingin meningkatkan modal disetor dari semula 100 juta menjadi 600 juta

Peningkatan modal tersebut senilai 500 juta.

Peningkatan 500 juta tersebut, harus di tawarkan kepada para pemegang saham.

Jadi si A punya hak untuk mengambil 60% x 500 juta dan si B punya hak untuk mengambil 40% x 500 juta.

Ternyata A tidak mengambil hak nya tersebut dan kemudian diambil seluruh tambahan modal oleh si B.

Sehingga setelah peningkatan modal, modal disetor menjadi Rp 600 juta dan persentase kepemilikan menjadi (i) A punya saham senilai Rp 60 juta atau punya 10% saham dan (ii) B punya saham senilai 540 juta atau punya 90%.

Karena si A tidak mengambil bagian ketika peningkatan modal, maka saham A menjadi terdilusi, dari semula punya 60% saham, menjadi tinggal 10% saham.

Untuk melakukan peningkatan modal sesuai dengan ketentuan bahwa:

Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

Pasal 41 ayat 1 UU No 40 tahun 2007

Sedangkan untuk melakukan penurunan modal, selain dengan dilakukan RUPS juga harus ada bukti pengumuman koran dan setelah 60 hari pengumuman koran dilakukan dan tidak ada keberatan dari pihak ketiga, Menteri dapat menyetujui penurunan modal.

Bagaimana tata cara, kuorum kehadiran dan penyelenggaraan RUPS akan dijelaskan terpisah (silahkan lihat index).


Tentang Pemegang Saham PT

Pahami konsep ini: Pemegang saham PT bisa juga disebut pendiri PT.

Bahwa para pendiri PT atau pemegang saham PT sepakat membuat perjanjian dalam bentuk perjanjian mendirikan perseroan terbatas.

Pemegang saham adalah pemilik dari PT. Seluruh aset PT adalah milik pemegang saham.

Pemegang saham tidak mengurusi PT, pemegang saham hanya setor modal, duduk diam, dan terima keuntungan saja. Sedangkan jalannya PT dilakukan oleh Direksi dan Komisaris.

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Pasal 3 ayat 1 UU No 40 tahun 2007

Artinya bahwa dalam melakukan tindakan hukum atas nama PT, sebuah PT diwakili oleh Direksi. Dengan demikian bahwa jika terjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum, maka yang harus bertanggung jawab adalah Direksi. Dalam hal ini Pemegang Saham tidak dapat dituntut pertangungjawaban hukum jika PT melakukan perbuatan yang melawan hukum. (sumber)

Apakah pemegang saham benar-benar tidak dapat diminta pertanggungjawaban?

UUPT memberikan pengecualian dalam Pasal 3 (2) UUPT, bahwa pemegang saham dapat diminta pertanggungjawaban apabila:

1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi - misal apabila belum setor modal

2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi - misal pemegang saham ikut campur antara urusan perusahaan dengan urusan pribadi

3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan - pemegang saham turut serta dalam melakukan tindakan penipuan atas nama perusahaannya

4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. - misal pemegang saham ikut campur antara urusan perusahaan dengan urusan pribadi

Dengan demikian kamu telah mengetahui bahwa pemegang saham tidak boleh melakukan pengurusan di dalam perusahaan.

Hak-hak pemegang saham

Sesuai dengan ketentuan UUPT, bahwa pemegang saham PT memiliki hak sebagai berikut

1. Hak untuk hadir dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
RUPS adalah organ tertinggi dalam perseroan terbatas. Yang bisa hadir dalam RUPS adalah pemegang saham.
Pemberian suara dalam RUPS harus memperhatikan jenis hak suara atas saham (voting rights)

2. Hak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba PT.
Pemegang saham adalah pemilik PT. Dengan demikian pemegang saham berhak atas keuntungan PT
Pembagian deviden harus diputuskan dalam RUPS. Tidak ada batas berapa deviden yang harus dibagikan, semuanya tergantung kepada keputusan RUPS.

2. Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Direksi atas kinerja Perseroan.
Direksi bertugas untuk menjalankan pengurusan perseroan. Dengan demikian Direksi harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diurusnya.
Wadah pertanggungjawaban Direksi tersebut disampaikan dalam RUPS, yang kemudian harus disahkan dan/atau disetujui oleh para pemegang saham.

4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai Pemegang Saham PT.
Pemegang saham minoritas juga memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas. Tidak ada perbedaan antara keduanya.
Yang membedakan adalah jumlah kepemilikan atau ownership ketika memberikan suara atas keputusan RUPS. Tentu saja kepemilikan mayoritas bisa menentukan keputusan.


Tentang Direksi PT

Direksi adalah orang yang menjalankan pengurusan perusahaan.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

Pasal 1 butir 5 UU No 40 tahun 2007

Dengan demikian jabatan Direksi adalah sangat penting, jangan salah menunjuk orang yang menjadi Direksi, sebab apabila pemegang saham ingin mengganti Direksi, maka harus membuat RUPS dilakukan perubahan anggaran dasar ke Notaris.

Tugas Direksi: (sumber)

1. Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan;

2. Mewakili perseroan, baik di luar pengadilan (perjanjian, kesepakatan, dll.) maupun di dalam pengadilan. Tidak ada pihak lain yang dapat bertindak atas nama perseroan kecuali diberikan kuasa oleh direksi yang berwenang;

3. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perseroan;

4. Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan;

5. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan transparan, jika diperlukan direksi membutuhkan persetujuan komisaris atau RUPS dalam setiap pengambilan keputusannya. Untuk itu, direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko secara terstruktural dan komprehensif;

6. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Berikutnya ini adalah sangat penting, tentang tanggung jawab Direksi: (sumber)

1. Direksi wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai organ yang wajib bertanggungjawab, direksi mempertanggungjawabkan kepengurusan itu kepada RUPS;

2. Direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS dan risalah rapat direksi, menyelenggarakan pembukuan perseroan; melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarga yang dimiliki pada perseroan atau perseroan lain;

3. Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggung jawaban tahunan) untuk RUPS;

4. Direksi wajib memberikan keterangan kepada RUPS mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan perseroan;

5. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lain yang dianggap perlu (termasuk melakukan pemanggilan dan lain-lain);

6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan;

7. Direksi wajib menyiapkan rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan untuk diajukan kepada RUPS.

Bagaimana apabila Direksi memiliki itikad tidak baik?

UUPT melindungi perseroan dari tindakan Direksi yang memiliki itikad tidak baik.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 97 pasal 5 UU No 40 tahun 2007

Dengan tanggung jawab dan tugas tersebut, maka jabatan Direksi tidak semudah yang dikira, sebab apabila Direksi tidak dapat melakukan pengurusan dengan baik dan mengakibatkan perusahaan mendapatkan kerugian dengan disertai itikad tidak baik dan penuh tanggung jawab, maka Direksi diminta pertanggungjawaban secara pribadi.


Tentang Komisaris PT

Komisaris melakukan fungsi pengasawan.

Tanggung jawab Komisaris: (sumber)

1. Melakukan pengawasan atas operasi perusahaan, pengurusan perusahaan dan kegiatan usaha Perseroan serta melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, tanggung jawab dan kehati-hatian.

3. Secara tanggung renteng dan sendiri-sendiri bertanggung jawab atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan dalam pelaksanaan tugas mereka, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa:
a. kerugian tersebut bukan karena kelalaian atau kesengajaan dalam pelaksanaan tugas;
b. telah melakukan tugasnya secara bertanggung jawab, dengan itikad baik, kehati-hatian dan ketekunan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan tindakan Direksi yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Perseroan; dan
d. telah memberikan saran kepada Direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sama seperti Direksi, Komisaris harus memiliki iktikad baik, bertanggung jawab, dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan sesuai dengan tujuan perseroan.

Sedangkan apabila seorang Komisaris tidak memiliki itikad tidak baik, maka Komisaris tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi.

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 114 pasal 3 UU No 40 tahun 2007
Apakah pemegang saham harus menjadi Komisaris PT?

Ini adalah pertanyaan yang biasa ditanyakan. Jawabnya adalah tidak harus.

Pemegang saham berhak mengangkat siapa saja menjadi Komisaris. Contoh adalah Ahok yang menjadi Komisaris Pertamina.

Ahok belum tentu menjadi pemegang saham Pertamina. Dan berikutnya pengangkatan Ahok kemudian diangkat menjadi Komisaris melalui mekanisme RUPS.

Pembahasan RUPS akan dijelaskan detail dibawah ini.


Tentang Rapat Umum Pemegang Saham

Bagi yang belum pernah mengetahui apa saja isi Akta Pendirian PT, maka ini adalah pasal-pasal dan poin penting yang ada di dalamnya:


Kewajiban Setelah Membuat PT

Bagi yang belum pernah mengetahui apa saja isi Akta Pendirian PT, maka ini adalah pasal-pasal dan poin penting yang ada di dalamnya:


Tentang Pajak Badan Usaha PT

Bagi yang belum pernah mengetahui apa saja isi Akta Pendirian PT, maka ini adalah pasal-pasal dan poin penting yang ada di dalamnya:

Mau Konsultasi!

Mau konsultasi dengan Tim Sindikat?

Segera hubungi nomor handphone pribadi kami.

0811-899-895

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(/home/sindikat/domains/sindikat.co.id/public_html/project/storage/framework/sessions/JnECNB6N2OlbQ4e40jqURphRXnv8O9KY5Ixr7krY): failed to open stream: Disk quota exceeded

in Filesystem.php line 122
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(/home/sindikat/domains/sindikat.co.id/public_html/project/storage/framework/sessions/JnECNB6N2OlbQ4e40jqURphRXnv8O9KY5Ixr7krY): failed to open stream: Disk quota exceeded', '/home/sindikat/domains/sindikat.co.id/public_html/project/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/sindikat/domains/sindikat.co.id/public_html/project/storage/framework/sessions/JnECNB6N2OlbQ4e40jqURphRXnv8O9KY5Ixr7krY', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"ndNdbsjzQPLNsPca3zwjDJXdxRCdha7UB3gQAQOF";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:52:"http://www.sindikat.co.id/panduan/perseroan-terbatas";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/sindikat/domains/sindikat.co.id/public_html/project/storage/framework/sessions/JnECNB6N2OlbQ4e40jqURphRXnv8O9KY5Ixr7krY', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"ndNdbsjzQPLNsPca3zwjDJXdxRCdha7UB3gQAQOF";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:52:"http://www.sindikat.co.id/panduan/perseroan-terbatas";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php line 122
at Filesystem->put('/home/sindikat/domains/sindikat.co.id/public_html/project/storage/framework/sessions/JnECNB6N2OlbQ4e40jqURphRXnv8O9KY5Ixr7krY', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"ndNdbsjzQPLNsPca3zwjDJXdxRCdha7UB3gQAQOF";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:52:"http://www.sindikat.co.id/panduan/perseroan-terbatas";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php line 83
at FileSessionHandler->write('JnECNB6N2OlbQ4e40jqURphRXnv8O9KY5Ixr7krY', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"ndNdbsjzQPLNsPca3zwjDJXdxRCdha7UB3gQAQOF";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:52:"http://www.sindikat.co.id/panduan/perseroan-terbatas";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php line 128
at Store->save()in StartSession.php line 88
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 218
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 189
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php line 61