• info@sindikat.co.id

Gojek Tidak Sesuai Dengan Peraturan. Ilegal kah (?)


izin-ojek

Sumber gambar: duniaku.net

Maraknya pengguna Gojek dan juga kepopuleran Gojek saat ini rupanya memicu kontroversi. Salah satunya yaitu adanya anggapan Gojek dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang dan harus dihentikan.

Lalu, benarkah demikian? Untuk menjawab permasalahan ini, perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai ojek itu sendiri dan juga mengenai angkutan umum.

Definisi Kendaraan Umum

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi kendaraan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kemudian pada Pasal 47 ayat (2), kendaraan bermotor dibagi lagi menjadi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor ada yang perseorangan dan ada juga kendaraan bermotor umum.

Berdasarkan Pasal 1 poin ke-10 UU 22 Th. 2009, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Ojek sendiri merupakan jasa transportasi menggunakan sepeda motor dan dengan dipungut bayaran. Dengan membandingkan dua hal di atas maka seharusnya dapatlah kita simpulkan bahwa Ojek merupakan kendaraan bermotor umum.

Akan tetapi, permasalahan utamanya justru terletak pada kendaraan itu sendiri, yaitu sepeda motor. Sepeda motor dinilai tidak sesuai dengan angkutan perkotaan di jalan-jalan utama. Bahkan ojek tidak termasuk dalam angkutan umum yang terdapat dalam UU No 22 Tahun 2009 (menurut Djoko Setijowarno, Pengamat Transportasi Universitas Atma Jaya).

Pendapat dari Djoko Soetijowarno tidaklah salah, namun juga tidak benar seluruhnya. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang tidak menyebutkan dengan jelas bahwa sepeda motor termasuk kendaraan bermotor umum, tetapi dalam UU tersebut juga tidak terdapat larangan mengenai penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum.

Contohnya yaitu Pasal 137 ayat (2), “Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.”

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan juga tidak disebutkan dengan jelas mengenai penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan umum untuk mengangkut orang.

Pasal 10 ayat (4) PP No. 74 Tahun 2014 hanya menjelaskan teknis sepeda motor sebagai angkutan barang. Jadi, belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai keberadaan Ojek, khususnya Gojek yang dianggap melanggar peraturan angkutan orang.

Order Fiktif Gojek: Pelanggaran Perjanjian Kerja / PMH / Penipuan Baca Disini

Ojek Belum Ada Regulasi

Ojek, telah ada di masyarakat Indonesia sejak lama dan pada hakekatnya merupakan sebuah usaha perorangan dari tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keberadaan PT Gojek sendiri ialah memberikan fasilitas berupa aplikasi Gojek, jaket dan helm yang memudahkan tukang ojek dalam melangsungkan usahanya.

Dalam situsnya, www.go-jek.com, mereka sendiri menyatakan bahwa “Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek”. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek yang telah berpengalaman untuk menjalankan usahanya.

Oleh karena itu, jika kita cermati, keberadaan Ojek dan PT Gojek sesungguhnya merupakan 2 hal yang berbeda.

Driver Gojek tidak menerima perintah kerja dari PT Gojek, tetapi dari pelanggan ojek dan dikerjakan secara pribadi seperti halnya tukang ojek pada umumnya.

Hubungan kerja yang ada antara PT Gojek dan Driver Gojek bukanlah hubungan buruh dan majikannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1601 dan Pasal 1602 KUHPerdata.

Saat ini PT Gojek juga telah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan menteri perdagangan. Sehingga, Gojek pun juga turut membayar pajak pada pemerintah sejak awal tahun ini.

Kekhawatiran mungkin timbul karena begitu banyaknya Driver Gojek dan mereka menggunakan kendaraannya sendiri (tidak disediakan oleh Gojek). Dengan demikian PT Gojek sebenernya tidak menyelenggarakan jasa transportasi.

Pasal 201 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 menyebutkan, “Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi untuk memudahkan pendeteksian kejadian kejahatan di Kendaraan Bermotor.”

Driver Gojek dibekali dengan smartphone, dan dalam aplikasi Gojek itu sendiri terdapat GPS yang melacak keberadaan Driver, sehingga ketentuan Pasal 201 ayat (2) telah terpenuhi.

Di samping itu, proses seleksi dan penerimaan Driver Gojek juga telah meliputi wawancara, pemeriksaan fisik motor, serta adanya pelatihan bagi Driver itu sendiri.

Mungkinkah Ojek Di Regulasi

Keberadaan Gojek telah menolong menyejahterakan tukang-tukang ojek yang berpenghasilan tidak tetap dan juga memberikan kemudahan serta tarif angkutan yang terjangkau bagi para pelanggan.

Bahkan apabila ojek ternyata di regulasi oleh pemerintah, harga yang akan dibayarkan oleh konsumen akan menjadi lebih tinggi. Karena motor perlu di sertifikasi, pengendara perlu di uji, perlu pemeriksaan rutin berkala (rem, mesin motor, ban) serta aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan sepeda motor). 

Sekalipun Gojek belum memiliki pengaturan yang jelas, perusahaan ini tetap diijinkan berjalan, karena dampak positif yang ditimbulkannya sangat besar.

Seperti buah simalakama, penghasilan supir taksi, mikrolet, bis dll, justru malah turun karena keberadaan ojek. Salah satu supir taksi mengaku, bahwa akibat keberadaan Gojek, penghasilannya berkurang 20%. Jadi apabila setiap bulan biasa membawa Rp3 Juta, sekarang hanya Rp2,4 Juta

 

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penting

Di tulis oleh Yosefin Mulyaningtyas

Tulisan merupakan pendapat pribadi

Silahkan mengcopy atau mengambil bagian dari tulisan ini dengan menyertakan link dan memberikan kredit

Mau Tau Isu Lainnya? Baca Blog Sindikat
  • By admin123
  • 10 September 2015
  • perizinan,prosedur-perizinan

Comments

blog comments powered by Disqus

Bisnis Anda

 

Kesulitan urusan legal perusahaan

 

HALO Sindikat

021-31700324 / 0811-899-895

Perlu Bantuan ? Jam 09.00 – 17.00 WIB
Cek Zonasi
Usaha