• info@sindikat.co.id

Aspek Hukum E-Commerce / Hukum Jual Beli Online


aspek hukum jual beli online ecommerce e-commerce sesuai ketentuan dan peraturan di indonesia

Sumber gambar: Disini

Kemudahan Transaksi Online

Arus globalisasi yang saat ini membuat jarak antar negara bukanlah suatu problematika lagi.

Orang semakin mudah berhubungan dengan orang lain melalui perkembangan teknologi dan komunikasi. Salah satu perkembangan yang signifikan sekarang adalah transaksi jual beli secara online atau E-Commerce.

Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka (face to face) untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan mereka di dunia virtual.

Eksistensi E-Commerce ini penting untuk dikaji aspek legalitasnya, agar tidak menjadi sengketa hukum yang dapat merugikan berbagai pihak secara komersial.

 

Adapun kajian aspek legalitas sebagaimana diuraikan berikut ini:

Keabsahan Kontrak Elektronik

E-Commerce lahir berdasarkan kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli.

Hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum di Indonesia, sebab belum mengakomodir tentang syarat-syarat sahnya suatu kontrak elektronik secara khusus.

Namun, prinsip dasar keberlakuan suatu kontrak di Indonesia mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik.

Adapun syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Keberadaan suatu unsur kesepakatan dalam E-Commerce diukur melalui pembeli yang mengakses dan menyetujui penawaran melalui internet.

Hal ini dapat diterjemahkan sebagai penerimaan untuk menyepakati sebuah hubungan hukum.

E-Commerce ini secara tertuang dalam kontrak baku dengan prinsip take it or leave it, sebab seluruh penawaran beserta persyaratan pembelian suatu produk sudah tercantum dan pembeli dapat menyetujuinya atau tidak.

Persetujuan yang diberikan oleh pembeli ini menjadi dasar dari kesamaan kehendak para pihak, sehingga kesepakatan dalam kontrak elektronik lahir.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Cakap menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun dan telah kawin, serta tidak di bawah pengampuan.

Unsur kecapakan dalam E-Commerce sulit untuk diukur, sebab setiap orang (tanpa dibatasi dengan umur tertentu) dapat mejalankan transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transksi Elektronik (“UU ITE”).

Berdasarkan ketentuan ini, anak-anak yang masih di bawah umur dapat melakukan E-Commerce dan tidak memenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Oleh karena itu, kontrak ini dapat dibatalkan melalui seseorang yang mengajukan pembatalan di pengadilan.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah barang-barang yan dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenisnya.

Produk yang ditawarkan secara online tertuang dalam bentuk gambar atau foto yang disertai dengan spesifikasi produk tersebut.

Namun, tidak ada jaminan bahwa produk tersebut pasti dikirimkan kepada pembeli sekalipun telah membayar melalui sistem pengiriman uang atau transfer melalui bank.

4. Suatu sebab yang halal

Maksud dari suatu sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum.

Dalam E-Commerce harus dipastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip itikad baik oleh penjual dan pembeli.

Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak elektronik batal demi hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, E-Commerce telah sah menurut hukum sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, sebab melekat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam E-Commerce. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena melekat pada objek dalam E-Commerce. Apabila syarat pertama dan/atau syarat kedua tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 1454 KUHPerdata. Dalam hal syarat ketiga dan/atau syarat keempat tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan tidak ada dasar untuk menuntut.

Pajak dalam E-Commerce

Para pelaku usaha sudah sepatutnya dikenai pajak, sebab E-Commerce sama dengan transaksi jual beli secara konvensional. Namun, pelaku usaha E-Commerce yang tidak memiliki keberadaan secara fisik layaknya pelaku usaha konvensional menyebabkan pengenaan pajak atas transaksi E-Commerce sering diabaikan.

Oleh karena kenyataan ini, Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) menerbitkan Surat Edaran DJP tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce Nomor SE-62/PJ/2013 pada tanggal 27 Desember 2013. Pada prinsipnya, tidak ada pajak yang mengatur secara khusus mengenai E-Commerce, melainkan menerapkan peraturan pajak yang telah ada.

SE-62/PJ/2013 memandatkan setiap pihak-pihak yang terlibat dalam E-Commerce dan memenuhi syarat subjektif dan objektif berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

Ada 2 (dua) macam pajak yang dapat dikenakan atas E-Commerce, yaitu Pajak Penghasilan (“PPh”) yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“PPNBM”) yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. SE-62/PJ/2013 mengklasifikasi E-Commerce ke dalam 4 (empat) kegiatan besar, antara lain:

1. Online Marketplace

Online marketplace atau biasa disebut marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet atau Mal Internet sebagai tempat online Maketplace Merchant menjual barang atau jasa.

Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah penyelenggara, merchant (penjual), dan pembeli.

Pada skema transaksi ini, terdapat kewajiban Pajak PPh dan PPN dan/atau PPNBM dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, penjualan barang dan/atau jasa, serta proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara.

2. Classified Ads

Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content barang dan atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara classified Ads.

Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah penyelenggara, merchant (penjual), dan pembeli.

Pada skema transaksi ini, terdapat kewajiban Pajak PPh dan PPN dan/atau PPNBM dalam proses bisnis penyediaan tempat dan/atau waktu untuk memajang content baran dan/atau jasa.

3. Daily Deals

Daily deals adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai alat pembayaran.

Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah penyelenggara, merchant (penjual), dan pembeli.

Pada skema transaksi ini, terdapat kewajiban Pajak PPh dan PPN dan/atau PPNBM dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, penjualan barang dan/atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchan oleh penyelenggara.

4. Online Retail

Online retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh penyelenggara kepada pembeli di situs online retail.

Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah penyelenggara sekaligus merchant (penjual) dan pembeli.

Pada skema transaksi ini, terdapat kewajiban Pajak PPh dan PPN dan/atau PPNBM dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, penjualan barang dan/atau jasa, serta dalam proses penjualan barang dan/atau jasa.

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang E-Commerce

Saat ini pemerintah belum mengatur spesifik secara tegas peraturan dan ketentuan mengenai kegiatan usaha / bisnis secara online. 

Menurut Kompas yang mengutip dari Daily Social per Juni 2015, bahwa pemerintah telah menyusun peraturan ecommerce melalui kegiatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Selanjutnya dalam draft rancangan tersebut mengatur tentang transaksi jual beli online (e-commerce) yang justru dikhawatirkan bakal mematikan pelaku industri lokal.

Dimana salah satu pasal yang mewajibkan pihak penjual dan pembeli dalam transaksi online, terverifikasi melalui input nomor KTP dan NPWP. Tahap verifikasi ini biasa disebut dengan KYC (Know Your Customer).

Daily Social menyebut bahwa proses verifikasi yang harus dilakukan lebih dulu dalam setiap transaksi online melalui situs e-commerce lokal, seperti Bukalapak, Tokopedia, Kaskus, atau OLX, bisa merepotkan pengguna.

Jika pengguna merasa repot, maka dikhawatirkan mereka akan pindah ke platform jual beli lain, seperti Facebook, Instagram, atau eBay yang prosesnya lebih sederhana.

Dengan demikian, situs e-commerce di Indonesia akan semakin sulit bersaing dengan situs-situs e-commerce luar seperti AliExpress, Amazon, eBay, atau situs-situs yang tidak terekspos ke regulasi Indonesia.

 

Penting

Di tulis oleh Yosefin Mulyaningtyas

Tulisan merupakan pendapat pribadi

Silahkan mengcopy atau mengambil bagian dari tulisan ini dengan menyertakan link dan memberikan kredit

  • By admin123
  • 28 September 2015
  • perjanjian

Comments

blog comments powered by Disqus

Bisnis Anda

 

Kesulitan urusan legal perusahaan

 

HALO Sindikat

021-31700324 / 0811-899-895

Perlu Bantuan ? Jam 09.00 – 17.00 WIB
Cek Zonasi
Usaha